Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Aras foto bersama usai menerima audiensi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pangkep yang digelar di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (12/6/2023). Foto : Gerladi/Man

Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Aras menegaskan dirinya siap memperjuangkan peningkatan Infrastruktur jalan di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Provinsi Sulawesi Selatan. Mengingat, Pangkep merupakan daerah yang sangat strategis dalam menghubungkan Provinsi Sulawesi Selatan dengan wilayah Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara serta merupakan jalan vital yang tidak boleh rusak sedikitpun.

Demikian ditekankan Aras usai menerima audiensi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pangkep yang digelar di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (12/6/2023). Turut hadir Ketua Komisi III DPRD Pangkep Pattola Husain, Wakil Ketua Komisi III DPRD Pangkep Muh. Arifin, Sekretaris Komisi III DPRD Pangkep Hardianty dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Pangkep.

Infrastruktur jalan, sambungnya memang sejak dari Undang-Undang (UU) telah diketuk sejak tahun kemarin. Dimana, pemantapan jalan daerah hanya kurang lebih 45%, sementara jalan nasional mencapai 90% yang sangat timpang. “Nah salah satu pasal di dalam Undang-Undang itu mengatakan bahwa jalan daerah yakni Kabupaten dan Provinsi yang tidak bisa diselesaikan oleh Kabupaten maupun Provinsi maka akan diselesaikan oleh Pemerintah Pusat,” tandas Aras.

Maka, sambung Aras, hal itulah yang akan ditunaikannya selaku Legislator pembentuk UU untuk merealisasikan perbaikan jalan daerah di Kabupaten Pangkep. “Alhamdulilah, Kabupaten Pangkep kita bantu kurang lebih Rp 17 Miliar untuk perbaikan jalan daerah. Kemudian program-program yang lain juga cukup banyak kami turunkan di Kabupaten Pangkep mulai dari drainase, irigasi, BSPS, bedah rumah, Sanitasi Perdesaan (Sandes), Mandi Cuci Kakus (MCK) dan program lainnya.

Tentu, lanjut Aras, semua perjuangan peningkatan infrastruktur tersebut demi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan permasyarakatan yang menimpa masyarakat pasca pandemi. “Insya Allah semua masukan-masukan tadi sudah kami catat dan yang berkaitan dengan misalnya dari Kementerian PUPR akan kami komunikasikan ke Kementerian PUPR, yang terkait dengan Perhubungan akan kita koordinasikan dengan Kementerian Perhubungan dan program-program nasional yang tertuang dalam Banggar akan kami perjuangkan Insya Allah,” pungkasnya. (pun/aha)